Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat

evaluasirpkd

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

Dasar Hukum

  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Dareah (RKPD).

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: (1) Pengendalian dan Evaluasi  terhadap  Kebijakan  Perencanaan    Pembangunan Daerah; (2) Pengendalian  dan Evaluasi  terhadap  Pelaksanaan  Rencana    Pembangunan Daerah; (3) Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

PENGENDALIAN KEBIJAKAN RKPD adalah untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional (RKP ).

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas, sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD .

EVALUASI HASIL RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014. Didalam permendagri tersebut ditegaskan bahwa wewenang pengendalian dan evaluasi sebagai beriut: (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 secara nasional, (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 di kabupaten/kota pada wilayah masing-masing, dan (3) Bupati/Walikota melakukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 di kabupaten/kota masing-masing.

Hasil yang diharapkan dari rakor ini adalah terhimpunnya laporan hasil pengendalain dan evaluasi RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 sampai dengan triwulan III dan proyeksi triwulan IV

  1. Kondisi Lapangan
  •  Belum optimalnya koordinasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang didukung dengan pendanaan yang memadai;
  • Belum efektifnya fasilitasi dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara internal dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat khususnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014;
  • Belum adanya kesamaan persepsi aparat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam memahami tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi;
  • Tidak tersedianya data dan informasi tentang hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah untuk perumusan kebijakan tahun anggaran berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional
  • Masih rendahnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah karena belum didasarkan pada hasil evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dalam proses perencanaan
  • Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota pada semester I (triwulan I & II), dari 27 kabupaten/kota hanya 14 kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporannya, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya belum menyampaikan laporannya. Dari 14 kabupaten/kota hanya 5 kabupaten/kota yang datanya memadai, sedangkan sisanya datanya bolong-bolong sehingga tidak bisa dievaluasi. Hal ini dapat dimaklumi karena saat ini masih dalam masa transisi, masih banyak pengelola pengendalian dan evaluasi di kabupaten/kota yang belum memahami teknis pengisian format hasil evaluasi RKPD.
  • Mulai Tahun 2015 yang akan datang diharapkan semua Kabupaten/Kota sudah dapat melaksanakan evaluasi RKPD sesuai Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015.

Download Powerpoint Tatacara pengendalian dan evaluasi RKPD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *