Arah Kebijakan Umum DAK Tahun 2015 Kab/Kota di Jabar

dak

Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota di Jawa Barat diantaranya adalah :

  1. Perencanaan dan penganggaran DAK belum didukung dengan sistem dan data yang akurat sehingga belum dapat merefleksikan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
  2. Ketidaksesuaian Juknis dengan kebutuhan daerah sebagai akibat rigidnya Juknis tersebut; keterlambatan Juknis dan seringnya terjadi perubahan serta aturan Juknis yg bertentangan dgn beberapa peraturan di bidang lainnya, misalnya dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
  3. Rendahnya daya serap DAK yang secara umum disebabkan Penetapan Perda APBD terlambat, dan adanya keraguan aparat/pejabat pengelola kegiatan dalam menerapkan peraturan per-UU-an terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta  dana pendamping yang belum tersedia.
  4. Masih ditemukan inefisiensi anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan pengelolaan DAK.

Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan SKPD di Kabupaten/Kota untuk mengatasai masalah ini adalah:

  1. Agar segera bersiap utk perencanaan dan penganggaran DAK TA 2015 sesuai prioritas nasional mengacu pada RKP 2015.
  2. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN maupun APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.
  3. Dalam hal Pemda memperoleh DAK setelah Perda tentang APBD ditetapkan dan belum dianggarkan dalam APBD, maka untuk menghindari terlambatnya pelaksanaan DAK, Pemda dapat melaksanakan DAK dimaksud mendahului penetapan Perda Perubahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Bagi Daerah penerima DAK yang belum mencantumkan secara pasti lokasi/tempat pembangunan, (berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan), dihimbau agar sejak awal sudah dapat ditetapkan dan dikonsultasikan dengan DPRD dan satuan kerja terkait.

Adapun arah kebijakan Umum Dana Alokasi Tahun 2015 untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Aspek Penganggaran :

  1. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus & mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
  2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan.
  3. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian DAK.
  4. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah.
  5. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK.

Aspek Pelaksanaan :

  1. Mempercepat pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis masing-masing bidang DAK (sahid).
  2. Meningkatkan komunikasi khususnya antara pusat dan daerah dalam rangka mengantisipasi dan menemukan jalan keluar dari kemungkinan permasalahan yang timbul.
  3. Khusus untuk DAK Transportasi, petunjuk teknis (Juknis) akan dikeluarkan oleh K/L yang sesuai dengan sub-bidang yang ada. Pada tingkat nasional dan daerah, perlu dibentuk Sekretariat Bersama.

Aspek Pemantauan dan Evaluasi :

  1. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  2. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (web based system) yang terintegrasi.
  3. Menerapkan kebijakan disinsentif kepada daerah yang  tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, serta menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK.

Download Paparan bappeda jabar_Rakor Evaluasi DAK Terpadu 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *