Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Musrenbang Kabupaten Cirebon RKPD tahun 2020 merupakan momentum penting dari perencanaan awal pembangunan.Tahun 2020 adalah tahun pertama masa pemerintahan periode 2019-2024, merupakan langkah awal pelaksanaan pembangunan di kabupaten cirebon. Untuk mendukung upaya tersebut, harus diciptakan keselarasan perencanaan dengan baik, antara RPJMN sebagai dasar penyusunan RKP tahun 2020, RPJMD Jawa Barat yang menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2020 dengan Rancangan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2020.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, utamanya pada pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam hal masa transisi di Pemerintahan Kabupaten cirebon maka penyusunan RKPD tahun 2020 mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat 2 dan 3 permendagri nomor 86 tahun 2017 dan menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2019-2024. Saat ini kita memasuki dinamika pembangunan yang cukup kompleks sebagai dampak dari globalisasi, serta masuknya indonesia kedalam era perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya bersifat sektoral, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder, khususnya untuk program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa:

1. Perlunya pemenuhan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan yaitu :
– pendidikan;
– kesehatan;
– pekerjaan umum dan penataan ruang;
– perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
– ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
– sosial.

2. Terpenuhinya target kinerja kepala daerah yang tertuang dalam visi dan misi bupati selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu terwujudnya kabupaten cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman (bersama).

3. Perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten cirebon untuk saling berkoordinasi, bersinergi, berinovasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Dalam pelaksanaan program pembangunan harus tercipta keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan inovatif.

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, berembug atau melakukan tukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat dalam mengakomodir usulan-usulan pembangunan dari bawah. Artinya pendekatan pembangunan yang dilakukan di kabupaten cirebon saat ini tidak hanya sekedar mengedepankan aspek top down planning melainkan juga mengakomodir pendapat, saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan bottom up planning.

Pemerintah kabupaten cirebon telah menyusun rancangan rkpd tahun 2020 dengan tema pembangunan, yaitu :

“Memacu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten cirebon.” Hal ini harus disertai dengan pelaksanaan kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan tema yang dituangkan dalam rancangan rkpd tahun 2020″.

Download Paparan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Paparan Musrenkab 2019 EDIT BARU

KAB.CIREBON Musrenbang 12.03.2019..