• diseminasi

    Laporan Tugas Pembantuan, Dekon dan Urusan bersama Triwulan I 2015

    Untuk Dana tugas pembantuan, Dana Dekon dan urusan bersama yang bersumber pada APBN tahun anggaran 2015, pemerintah akan melakukan 3 (tiga) langkah utama dalam rangka penguatan kebijakan fiskal dan percepatan pertumbuhan ekonomi

    Read more »
  • modulperencanaan

    Panduan E-Planning Modul Perencanaan SIPKD

    Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi Proses bisnis instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah

    Read more »
  • diseminasi

    Diseminasi Data Pusdalisbang

    Diseminasi (Bahasa Inggris: Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi

    Read more »

Perubahan RKPD online Jabar 2015

Landasan Perubahan RKPD Jabar 2015 berdasarkan Permendagri NO 54 Tahun 2010 dan Permendagri NO 27 Tahun 2014

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Download paparan perubahan RKPD online Jabar 2015

Arah Kebijakan Umum DAK Tahun 2015 Kab/Kota di Jabar

dak

Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota di Jawa Barat diantaranya adalah :

  1. Perencanaan dan penganggaran DAK belum didukung dengan sistem dan data yang akurat sehingga belum dapat merefleksikan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
  2. Ketidaksesuaian Juknis dengan kebutuhan daerah sebagai akibat rigidnya Juknis tersebut; keterlambatan Juknis dan seringnya terjadi perubahan serta aturan Juknis yg bertentangan dgn beberapa peraturan di bidang lainnya, misalnya dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
  3. Rendahnya daya serap DAK yang secara umum disebabkan Penetapan Perda APBD terlambat, dan adanya keraguan aparat/pejabat pengelola kegiatan dalam menerapkan peraturan per-UU-an terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta  dana pendamping yang belum tersedia.
  4. Masih ditemukan inefisiensi anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan pengelolaan DAK.

Read more

1 2 3 6