Ekpose hasil monev Semester II Tahun 2015

Bertempat di Aula Bappeda pada tanggal 17 Nopember 2015 dilaksanakan ekpose hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan Semester II Tahun 2015 untuk seluruh SKPD Kabupaten Cirebon. Salah satu kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan monev Semester I tahun 2015 adalah:

1. Sebagian besar SKPD belum menyampaikan laporan Semester I sesuai dengan format.

2. Pengisian format monev masih banyak yang tidak terisi dengan benar. Read more

Perubahan RKPD online Jabar 2015

Landasan Perubahan RKPD Jabar 2015 berdasarkan Permendagri NO 54 Tahun 2010 dan Permendagri NO 27 Tahun 2014

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Download paparan perubahan RKPD online Jabar 2015

Laporan Tugas Pembantuan, Dekon dan Urusan bersama Triwulan I 2015

Untuk Dana tugas pembantuan, Dana Dekon dan urusan bersama yang bersumber pada APBN tahun anggaran 2015, pemerintah akan melakukan 3 (tiga) langkah utama dalam rangka penguatan kebijakan fiskal dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Pengendalian, defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. Read more

Arah Kebijakan Umum DAK Tahun 2015 Kab/Kota di Jabar

Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota di Jawa Barat diantaranya adalah :

  1. Perencanaan dan penganggaran DAK belum didukung dengan sistem dan data yang akurat sehingga belum dapat merefleksikan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
  2. Ketidaksesuaian Juknis dengan kebutuhan daerah sebagai akibat rigidnya Juknis tersebut; keterlambatan Juknis dan seringnya terjadi perubahan serta aturan Juknis yg bertentangan dgn beberapa peraturan di bidang lainnya, misalnya dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
  3. Rendahnya daya serap DAK yang secara umum disebabkan Penetapan Perda APBD terlambat, dan adanya keraguan aparat/pejabat pengelola kegiatan dalam menerapkan peraturan per-UU-an terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta  dana pendamping yang belum tersedia.
  4. Masih ditemukan inefisiensi anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan pengelolaan DAK.

Read more

Sosialisasi Pergub RKPD Online Jabar

Maksud RKPD online Jabar adalah :

  • Mengatur pengelolaan Sistem RKPD Jabar Online 2101 untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
  • Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD, serta berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016.

Tujuan RKPD online Jabar adalah:

  • Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem RKPD Jabar Online 2101 bagi seluruh OPD/Biro dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
    • Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
    • Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.
    • Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas dan berkelas.

Download Sosialisasi Pergub RKPDJabar Online 2101

1 2 3 4 5