Arah Kebijakan Umum DAK Tahun 2015 Kab/Kota di Jabar

Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota di Jawa Barat diantaranya adalah :

  1. Perencanaan dan penganggaran DAK belum didukung dengan sistem dan data yang akurat sehingga belum dapat merefleksikan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
  2. Ketidaksesuaian Juknis dengan kebutuhan daerah sebagai akibat rigidnya Juknis tersebut; keterlambatan Juknis dan seringnya terjadi perubahan serta aturan Juknis yg bertentangan dgn beberapa peraturan di bidang lainnya, misalnya dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
  3. Rendahnya daya serap DAK yang secara umum disebabkan Penetapan Perda APBD terlambat, dan adanya keraguan aparat/pejabat pengelola kegiatan dalam menerapkan peraturan per-UU-an terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta  dana pendamping yang belum tersedia.
  4. Masih ditemukan inefisiensi anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan pengelolaan DAK.

Read more

Sosialisasi Pergub RKPD Online Jabar

Maksud RKPD online Jabar adalah :

  • Mengatur pengelolaan Sistem RKPD Jabar Online 2101 untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
  • Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD, serta berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016.

Tujuan RKPD online Jabar adalah:

  • Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem RKPD Jabar Online 2101 bagi seluruh OPD/Biro dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
    • Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
    • Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.
    • Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas dan berkelas.

Download Sosialisasi Pergub RKPDJabar Online 2101

Forum BP3IPTEK Jabar

Kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk dikembangkan pemahamannya tentang esensi dari hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif melalui penelitian dan pengembangan terkoordinatif. Diperlukan adanya suatu pengembangan atau terobosan baru dalam pola penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik untuk mengubah mindset dari pelaksana sektoral maupun regional, menjadi kebijakan yang berlandaskan pada hasil penelitian dan pengembangan (POLICY IS BASED ON RESEARCH (KNOWLDEGE).

Penguatan kelembagaan litbang diperlukan Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah untuk dilakukan dengan 3 (tiga) konsentrasi penting, yaitu:
1. Individu.
2. Lembaga.
3. Sistem.
Dengan demikian, kebersamaan dituntut mulai dari proses formulasi perencanaan, pelaksanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan. Read more

Pra Musrenbang Kecamatan 2015

IMG_20150209_115152Pada tanggal 2-11 Februari 2015 dilaksanakan Pra Musrenbang Kecamatan di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Pra Musrenbang Kecamatan menjadi wadah curah pendapat secara aktif dan transparan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Para tokoh masyarakat, perwakilan desa, kuwu, tokoh pemuda dan masyarakat hadir untuk menyampaikan usulan-usulan yang akan bersumber dari dana Pagu Indikatif Kecamatan. Rumusan PIK dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Rumusan besaran PIK dihitung berdasarkan parameter, variabel yang merujuk pada pencapaian IPM. Pola bobot, skor dan indeks menjadi formula untuk menentukan besaran PIK setiap kecamatan. Read more

1 3 4 5 6 7