Pra Musrenbang Kecamatan 2015

IMG_20150209_115152Pada tanggal 2-11 Februari 2015 dilaksanakan Pra Musrenbang Kecamatan di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Pra Musrenbang Kecamatan menjadi wadah curah pendapat secara aktif dan transparan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Para tokoh masyarakat, perwakilan desa, kuwu, tokoh pemuda dan masyarakat hadir untuk menyampaikan usulan-usulan yang akan bersumber dari dana Pagu Indikatif Kecamatan. Rumusan PIK dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Rumusan besaran PIK dihitung berdasarkan parameter, variabel yang merujuk pada pencapaian IPM. Pola bobot, skor dan indeks menjadi formula untuk menentukan besaran PIK setiap kecamatan. Read more

Panduan E-Planning Modul Perencanaan SIPKD

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi Proses bisnis instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di Pemerintah Daerah. Pengembangan sistem informasi juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan (decision making) yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.  Read more

Diseminasi Data Pusdalisbang

Diseminasi (Bahasa Inggris: Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Read more

Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Read more

1 4 5 6 7 8