Panduan E-Planning Modul Perencanaan SIPKD

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi Proses bisnis instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di Pemerintah Daerah. Pengembangan sistem informasi juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan (decision making) yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.  Read more

Diseminasi Data Pusdalisbang

Diseminasi (Bahasa Inggris: Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Read more

Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Read more

Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Sebagaimana telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 dan pada Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Kabupaten dan Kota diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten dari Bupati terpilih yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJP-Provinsi) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJP-Kabupaten). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon ini akan menjabarkan kondisi umum daerah dan prediksi umum daerah serta visi, misi, sasaran, program dan arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
Read more

1 4 5 6 7